Profil Blogger ~ Tunggul Barita H. Simarmata (Unggul) ~ Bekerja di Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Maluku ~ Misi Menggerakan Masyarakat Akan Pentingnya Arti Berkoperasi ~ Silahkan Tinggalkan Komentar dan jangan Lupa Donasi yah....
| Mari Sukseskan Program GEMASKOP Gemaskop|

Anda ingin mengasah ilmu perkoperasian anda semakin lebih tajam ? kini saatnya anda dapat menikmati beasiswa dari Kementerian Koperasi dan UKM RI yang bekerjasama dengan Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN) Jatinangor, Bandung Jawa Barat. Tahun ini Kementerian Koperasi dan UKM RI c.q Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan "Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Melalui Beasiswa Jenjang Pendidikan Strata Satu (S-1) Tahun 2015" bagi 100 orang peserta yang berasal dari unsur pengurus, pengawas, pengelola, karyawan, anggota koperasi serta UKM/UKM Potensial.

Ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk terus memberdayakan Koperasi dengan langkah strategis dimana Pemerintah ingin mencari koperasi-koperasi berkualitas dan UKM yang potensial agar dapat tercipta sumber daya manusia koperasi yang mampu mengembangkan usaha dan lembaga koperasi yang mereka kelola ke arah yang lebih baik lagi. 

Jika anda berasal dari unsur yang disebutkan diatas, segeralah mempersiapkan diri anda untuk menerima kesempatan baik ini dengan menghubungi sekretariat IKOPIN Jl. Raya Jatinangor, Sumedang Jawa Barat atau dapat mengunjungi website berikut ini

Berbagai terobosan pemerintah dalam melakukan pembinaan kepada seluruh Koperasi dalam tahun ini semakin gencar dilakukan. Pembinaan Koperasi dalam tahun ini di fokuskan kepada tertibnya administrasi dalam kelembagaan Koperasi. Menurut data yang ada pada situs kementerian Koperasi dan UKM RI, pada tahun 2015 ini terdapat 62.234 unit Koperasi tidak aktif. Salah satu kategori Koperasi yang tergolong Koperasi tidak aktif adalah tidak befungsinya kelembagaan dan usaha Koperasi. Koperasi tidak aktif ini rencananya akan dikeluarkan dari database nasional Koperasi. Dengan demikian maka seluruh program dan kebijakan pemerintah akan difokuskan kepada Koperasi-Koperasi yang aktif saja, namun koperasi-koperasi aktif ini perlu memperhatikan kewajibannya yaitu dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), sehingga akan semakin jelas tanggung jawab, keberadaan, fungsi dan peran koperasi dalam mensejahterakan anggotanya, karena pelaksanaan RAT merupakan tuntutan dari undang-undang yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan oleh setiap badan hukum Koperasi. 

Bantuan sosial (BANSOS) bukanlah menjadi sebuah cita-cita dalam mendirikan dan menjalankan usaha Koperasi, namun masih banyak orang ataupun perseorangan yang berusaha mendirikan Koperasi hanya untuk mendapatkan program stimulasi yang diberikan oleh Pemerintah kepada Koperasi berupa bantuan sosial (bansos). Jika dilihat dari motifnya maka sudah dapat dipastikan bahwa Koperasi yang sengaja didirikan hanya untuk mendapatkan bantuan sosial akan berjalan di tempat dan perlahan demi perlahan akan mati seperti tumbuhan yang kekurangan air, lama kelamaan akan layu dan akhirya mati. Jika anda termasuk orang ataupun perseorangan yang memiliki Koperasi seperti ini, saran saya segeralah anda menutup halaman blog ini, berbenah diri, dan segera pula menutup Koperasi yang anda dirikan, karena anda adalah bagian dari orang-orang yang hanya merusak roh dan prinsip-prinsip koperasi. Akan tetapi jika anda adalah seorang pengurus Koperasi yang notabene diangkat sebagai pengurus sesuai dengan tata cara pengangkatan pengurus melalui rapat anggota, dan betul-betul bahwa Koperasi yang anda kelola bukanlah milik perseorangan, maka sudah selayaknya anda mengetahui tata cara atau petunjuk teknis tentang bantuan sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Bantuan sosial bukanlah menjadi hal yang teramat penting agar koperasi dapat tumbuh dan berkembang. Jika dianalogikan sebuah tumbuhan dimana Koperasi merupakan tumbuhannya dan anggota serta pengurus adalah akar-akarnya, maka bantuan sosial bukanlah pupuknya. Pupuk dalam Koperasi adalah prinsip-prinsip Koperasi dimana anggota dan pengurus harus bisa menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam menjalankan usaha Koperasi. Bantuan sosial hanyalah diibaratkan hujan di musim panas, dimana air hujan dapat memberikan kesegaran sesaat untuk tumbuhan itu sendiri. 


Banyak pula koperasi yang didirikan sesuai dengan definisinya yaitu Koperasi merupakan kumpulan orang-orang ataupun kumpulan badan-badan hukum yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Koperasi, namun banyak pula yang tidak memperhatikan kewajibannya dimana koperasi harus melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Jika anda adalah seorang pengurus Koperasi dan anda ingin Koperasi yang anda kelola mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah maka segeralah melaksanakan rapat anggota tahunan dan melaporkannya kepada dinas atau badan yang mengurusi koperasi dimana badan hukum koperasi itu dikeluarkan, karena dengan melaksanakan RAT rutin setiap tahun maka akan mempermudah Koperasi mendapatkan bantuan sosial, karena salah satu syarat untuk mendapatkan bansos adalah Koperasi harus meaksanakan RAT 2 (dua) tahun berturut-turut, Agar lebih memudahkan mendapatkan bantuan sosial, jelasnya silahkan anda mendownload juknis / pedoman penyelenggaran program bantuan sosial dalam rangka pengembangan koperasi, usaha mikro dan kecil  Peraturan Menteri Negara Koperasi Nomor 01/Per/M,KUKM/I/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/M.KUKM/XI/2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial (BANSOS) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi Usaha Mikro dan Kecil

Untuk Peraturan Perkoperasian lainnya silahkan cek/download disini

Koperasi OJK
Keberadaan dan kemajemukan jenis-jenis Koperasi di Indonesia menjadi sebuah peluang dan tantangan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik dalam skala lokal maupun nasional. Hingga saat ini praktek-praktek Koperasi "liar" menjadi sebuah ancaman yang harus terus diperangi, agar eksistensi Koperasi yang berbadan hukum semakin diperhitungkan dan benar-benar menjadi sebuah alat yang dapat memberikan kesejahteraan bagi anggotanya. Keberadaan praktek Koperasi liar selalu dapat dijumpai di komunitas-komunitas perekonomian seperti pasar, terminal hingga di pinggiran kota maupun di desa-desa. Sayangnya para pemakai jasa Koperasi liar ini seolah-olah tidak peduli, karena mereka merasakan banyak kemudahan untuk mendapatkan pinjaman tanpa ada jaminan apapun daripada harus mencari sumber-sumber pembiayaan resmi seperti Perbankan yang harus melewati proses yang cukup lama dan terkadang harus disertai dengan agunan.

Para pelaku usaha mikro merupakan target basah Koperasi liar ini, karena dipandang bahwa usaha mikro selalu menjalankan usahanya dan selalu mendapat penghasilan yang tetap, dan tidak sulit untuk ditagih. Kebanyakan pelaku usaha mikro yang menjadi "nasabah" lebih senang dengan hadirnya Koperasi liar ini, daripada harus menjadi anggota Koperasi yang ada di sekitarnya, karena dalam waktu kurang dari 10 menit mereka dapat meminjam uang dengan nilai dan kesepakatan tertentu tanpa harus meninggalkan tempat usahanya. Sayangnya kebanyakan dari pelaku usaha ini tidak sadar bahwa mereka telah masuk kedalam lobang yang cukup dalam dan jika tidak berhati-hati maka mereka akan tercekik bahkan dapat dikatakan bahwa dengan menikmati jasa Koperasi liar ini, ibarat kita menyalakan bom waktu sehingga perlahan-lahan akan meledak dan disanalah titik kehancuran usaha mereka berlangsung.

Keberadaan Koperasi liar ini harus terus diperangi, karena secara tidak langsung mereka telah merusak tatanan ekonomi  kerakyatan yang telah dibangun selama ini. Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas lembaga jasa keuangan yang dibentuk dengan dasar undang-undang Nomor 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan akan sangat membantu sekali, karena OJK merupakan lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang dimaksud. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 4 berbunyi bahwa Pendirian LKN harus memenuhi persayaratan (a) berbentuk badan hukum, (b) permodalan dan (c) mendapat izin usaha yang tata caranya diatur dalam undang-undang ini. dan dipertegas kembali dalam pasal 5 yang berbunyi Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a adalah (a) Koperasi ; atau (b) Perseroan Terbatas. Koperasi yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah Koperasi Simpan Pinjam ataupun Koperasi yang memiliki unit simpan pinjam. Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam sebagai salah  satu lembaga keuangan mikro, maka koperasi tersebut memiliki tanggung jawab kepada OJK. Untuk itu diharapkan kepada pelaku ataupun oknum-oknum yang mengatasnakamakan Koperasi yang melaksanakan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam liar segeralah beralih ke usaha lain atau undang-undang akan segera bertindak untuk menindak kalian.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ternyata berdampak pula dengan perubahan lambang / logo gerakan koperasi, dimana lahir pula logo gerakan koperasi yang baru yang sudah pernah kita bahas di postingan yang lalu. Namun berkat ketidakpuasan gerakan koperasi terhadap lahirnya UU Nomor 17 tahun 2012 tersebut dimana banyak alasan yang mendasari ketidakpuasan dimaksud yang diantaranya dapat kita baca juga disini akhirnya membuahkan hasil dimana mahkamah konstitusi membatalkan UU yang baru seumur jagung itu.
Kembalinya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian akhirnya dapat menghidupkan kembali roh koperasi yang sempat mati, dan disusul juga dengan kembalinya lambang/logo gerakan koperasi ke logo asalnya. Penggunaan logo/lambang gerakan koperasi ini didasari oleh :
1. Surat Keputusan Dewan Koperasi Indonesia Nomor : SKEP/03/DEKOPIN-E/I/2015 tentang Perubahan Lambang/Logo Gerakan Koperasi Indonesia (DOWNLOAD DISINI)
2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 01/Per/M.KUKM/II/2015 tentang Perubahan Lambang/Logo Gerakan Koperasi Indonesia.(Download Disini

atau mau download Undang-Undang maupun Peraturan yang mendasari perkoperasian dan UMKM silahkan lihat disini