Profil Blogger ~ Tunggul Barita H. Simarmata (Unggul) ~ Bekerja di Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Maluku ~ Misi Menggerakan Masyarakat Akan Pentingnya Arti Berkoperasi ~ Silahkan Tinggalkan Komentar dan jangan Lupa Donasi yah....
| Mari Sukseskan Program GEMASKOP Gemaskop|

Berbagai terobosan pemerintah dalam melakukan pembinaan kepada seluruh Koperasi dalam tahun ini semakin gencar dilakukan. Pembinaan Koperasi dalam tahun ini di fokuskan kepada tertibnya administrasi dalam kelembagaan Koperasi. Menurut data yang ada pada situs kementerian Koperasi dan UKM RI, pada tahun 2015 ini terdapat 62.234 unit Koperasi tidak aktif. Salah satu kategori Koperasi yang tergolong Koperasi tidak aktif adalah tidak befungsinya kelembagaan dan usaha Koperasi. Koperasi tidak aktif ini rencananya akan dikeluarkan dari database nasional Koperasi. Dengan demikian maka seluruh program dan kebijakan pemerintah akan difokuskan kepada Koperasi-Koperasi yang aktif saja, namun koperasi-koperasi aktif ini perlu memperhatikan kewajibannya yaitu dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), sehingga akan semakin jelas tanggung jawab, keberadaan, fungsi dan peran koperasi dalam mensejahterakan anggotanya, karena pelaksanaan RAT merupakan tuntutan dari undang-undang yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan oleh setiap badan hukum Koperasi. 

Bantuan sosial (BANSOS) bukanlah menjadi sebuah cita-cita dalam mendirikan dan menjalankan usaha Koperasi, namun masih banyak orang ataupun perseorangan yang berusaha mendirikan Koperasi hanya untuk mendapatkan program stimulasi yang diberikan oleh Pemerintah kepada Koperasi berupa bantuan sosial (bansos). Jika dilihat dari motifnya maka sudah dapat dipastikan bahwa Koperasi yang sengaja didirikan hanya untuk mendapatkan bantuan sosial akan berjalan di tempat dan perlahan demi perlahan akan mati seperti tumbuhan yang kekurangan air, lama kelamaan akan layu dan akhirya mati. Jika anda termasuk orang ataupun perseorangan yang memiliki Koperasi seperti ini, saran saya segeralah anda menutup halaman blog ini, berbenah diri, dan segera pula menutup Koperasi yang anda dirikan, karena anda adalah bagian dari orang-orang yang hanya merusak roh dan prinsip-prinsip koperasi. Akan tetapi jika anda adalah seorang pengurus Koperasi yang notabene diangkat sebagai pengurus sesuai dengan tata cara pengangkatan pengurus melalui rapat anggota, dan betul-betul bahwa Koperasi yang anda kelola bukanlah milik perseorangan, maka sudah selayaknya anda mengetahui tata cara atau petunjuk teknis tentang bantuan sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Bantuan sosial bukanlah menjadi hal yang teramat penting agar koperasi dapat tumbuh dan berkembang. Jika dianalogikan sebuah tumbuhan dimana Koperasi merupakan tumbuhannya dan anggota serta pengurus adalah akar-akarnya, maka bantuan sosial bukanlah pupuknya. Pupuk dalam Koperasi adalah prinsip-prinsip Koperasi dimana anggota dan pengurus harus bisa menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam menjalankan usaha Koperasi. Bantuan sosial hanyalah diibaratkan hujan di musim panas, dimana air hujan dapat memberikan kesegaran sesaat untuk tumbuhan itu sendiri. 


Banyak pula koperasi yang didirikan sesuai dengan definisinya yaitu Koperasi merupakan kumpulan orang-orang ataupun kumpulan badan-badan hukum yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Koperasi, namun banyak pula yang tidak memperhatikan kewajibannya dimana koperasi harus melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Jika anda adalah seorang pengurus Koperasi dan anda ingin Koperasi yang anda kelola mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah maka segeralah melaksanakan rapat anggota tahunan dan melaporkannya kepada dinas atau badan yang mengurusi koperasi dimana badan hukum koperasi itu dikeluarkan, karena dengan melaksanakan RAT rutin setiap tahun maka akan mempermudah Koperasi mendapatkan bantuan sosial, karena salah satu syarat untuk mendapatkan bansos adalah Koperasi harus meaksanakan RAT 2 (dua) tahun berturut-turut, Agar lebih memudahkan mendapatkan bantuan sosial, jelasnya silahkan anda mendownload juknis / pedoman penyelenggaran program bantuan sosial dalam rangka pengembangan koperasi, usaha mikro dan kecil  Peraturan Menteri Negara Koperasi Nomor 01/Per/M,KUKM/I/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/M.KUKM/XI/2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial (BANSOS) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi Usaha Mikro dan Kecil

Untuk Peraturan Perkoperasian lainnya silahkan cek/download disini

Koperasi OJK
Keberadaan dan kemajemukan jenis-jenis Koperasi di Indonesia menjadi sebuah peluang dan tantangan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik dalam skala lokal maupun nasional. Hingga saat ini praktek-praktek Koperasi "liar" menjadi sebuah ancaman yang harus terus diperangi, agar eksistensi Koperasi yang berbadan hukum semakin diperhitungkan dan benar-benar menjadi sebuah alat yang dapat memberikan kesejahteraan bagi anggotanya. Keberadaan praktek Koperasi liar selalu dapat dijumpai di komunitas-komunitas perekonomian seperti pasar, terminal hingga di pinggiran kota maupun di desa-desa. Sayangnya para pemakai jasa Koperasi liar ini seolah-olah tidak peduli, karena mereka merasakan banyak kemudahan untuk mendapatkan pinjaman tanpa ada jaminan apapun daripada harus mencari sumber-sumber pembiayaan resmi seperti Perbankan yang harus melewati proses yang cukup lama dan terkadang harus disertai dengan agunan.

Para pelaku usaha mikro merupakan target basah Koperasi liar ini, karena dipandang bahwa usaha mikro selalu menjalankan usahanya dan selalu mendapat penghasilan yang tetap, dan tidak sulit untuk ditagih. Kebanyakan pelaku usaha mikro yang menjadi "nasabah" lebih senang dengan hadirnya Koperasi liar ini, daripada harus menjadi anggota Koperasi yang ada di sekitarnya, karena dalam waktu kurang dari 10 menit mereka dapat meminjam uang dengan nilai dan kesepakatan tertentu tanpa harus meninggalkan tempat usahanya. Sayangnya kebanyakan dari pelaku usaha ini tidak sadar bahwa mereka telah masuk kedalam lobang yang cukup dalam dan jika tidak berhati-hati maka mereka akan tercekik bahkan dapat dikatakan bahwa dengan menikmati jasa Koperasi liar ini, ibarat kita menyalakan bom waktu sehingga perlahan-lahan akan meledak dan disanalah titik kehancuran usaha mereka berlangsung.

Keberadaan Koperasi liar ini harus terus diperangi, karena secara tidak langsung mereka telah merusak tatanan ekonomi  kerakyatan yang telah dibangun selama ini. Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas lembaga jasa keuangan yang dibentuk dengan dasar undang-undang Nomor 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan akan sangat membantu sekali, karena OJK merupakan lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang dimaksud. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 4 berbunyi bahwa Pendirian LKN harus memenuhi persayaratan (a) berbentuk badan hukum, (b) permodalan dan (c) mendapat izin usaha yang tata caranya diatur dalam undang-undang ini. dan dipertegas kembali dalam pasal 5 yang berbunyi Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a adalah (a) Koperasi ; atau (b) Perseroan Terbatas. Koperasi yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah Koperasi Simpan Pinjam ataupun Koperasi yang memiliki unit simpan pinjam. Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam sebagai salah  satu lembaga keuangan mikro, maka koperasi tersebut memiliki tanggung jawab kepada OJK. Untuk itu diharapkan kepada pelaku ataupun oknum-oknum yang mengatasnakamakan Koperasi yang melaksanakan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam liar segeralah beralih ke usaha lain atau undang-undang akan segera bertindak untuk menindak kalian.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ternyata berdampak pula dengan perubahan lambang / logo gerakan koperasi, dimana lahir pula logo gerakan koperasi yang baru yang sudah pernah kita bahas di postingan yang lalu. Namun berkat ketidakpuasan gerakan koperasi terhadap lahirnya UU Nomor 17 tahun 2012 tersebut dimana banyak alasan yang mendasari ketidakpuasan dimaksud yang diantaranya dapat kita baca juga disini akhirnya membuahkan hasil dimana mahkamah konstitusi membatalkan UU yang baru seumur jagung itu.
Kembalinya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian akhirnya dapat menghidupkan kembali roh koperasi yang sempat mati, dan disusul juga dengan kembalinya lambang/logo gerakan koperasi ke logo asalnya. Penggunaan logo/lambang gerakan koperasi ini didasari oleh :
1. Surat Keputusan Dewan Koperasi Indonesia Nomor : SKEP/03/DEKOPIN-E/I/2015 tentang Perubahan Lambang/Logo Gerakan Koperasi Indonesia (DOWNLOAD DISINI)
2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 01/Per/M.KUKM/II/2015 tentang Perubahan Lambang/Logo Gerakan Koperasi Indonesia.(Download Disini

atau mau download Undang-Undang maupun Peraturan yang mendasari perkoperasian dan UMKM silahkan lihat disini

Koperasi Kredit
Setelah kita membaca Sejarah Koperasi Kredit Dunia dan Sukses Story Seorang Putra Batak dengan Credit Union nya, mari kita bahas tentang apakah Koperasi Kredit Itu? 

Koperasi kredit dapat didefinisikan sebagai berikut: 
Koperasi kredit adalah badan usaha yang dimiliki oleh sekumpulan orang dalam 
satu  ikatan pemersatu, yang bersepakat untuk menabungkan uang mereka sehingga 
menciptakan  modal  bersama  guna  dipinjamkan  diantara  sesama  mereka  dengan 
bunga yang layak serta untuk tujuan produktif dan kesejahteraan ... 
Untuk  mempermudah  pengertian  definisi  tersebut,  dapat  diperjelas  dengan  uraian 
sebagai berikut:

a.    Badan Usaha.  
Dalam UU No.25  Tahun  1992,  koperasi  ditegaskan merupakan 
badan usaha.  Dan memang koperasi kredit adalah suatu usaha,  dengan ciri khas  
pemiliknya adalah anggota-anggota  itu sendi ri. Karena  itu, koperasi kredi t harus 
dikelola dengan memperhatikan kaidah-kaidah ekonomi  tanpa melupakan tujuan 
dibentuknya  usaha  itu  oleh  kelompok  pemiliknya.   Anggota-anggotanya  harus 
memahami  bahwa mereka  perlu  mendukung  kemajuan  koperasi kredit  sebagai 
badan usaha. 

b.  Dimiliki  oleh  sekelompok  orang.  
Pria  dan  wanita,  yang  berjumlah sekurang -kurangnya  20  orang menurut UU No.25 Tahun 1992,   yang  nantinya 
akan: 
1. Menjadi para pemiiik koperasi kredit itu sendiri 
2. Menjadi pelaksana koperasi  kredit-ibu sendiri 
3. Menjadi pengawas pelaksanaan koperasi kredit itu sendiri   
4. Menjadi pengguna jasa 

c.   Dalam suatu  ikatan pemersatu 
Yang  berarti  bahwa  sekumpulan  orang  ini  diikat,  dipersatukan  oleh  adanya 
kepentingan  dan  kebutuhan  yang  dirasakan  bersama  di  dalam  salah  satu 
lingkung an masyarakat, sebagai berikut: 
1.   Lingkungan ker ja (accuptional common bond
Dimana sekumpulan orang  yang diikat, dipersatukan oleh karena melakukan 
pekerjaan  yang  sama,  misalnya:  karyawan-karyawan  sebuah  pabrik,  rumah 
sakit, guru dan sebagainya. Koperasi kredit di tempat kerja akan berkembang 
baik  bila  potensi  keanggotaannya  cukup besar. Bila  po tensi  keanggotaannya tidak  besar  maka  koperasi  di  tempat  kerja  pada  saat  tertentu  dianjurkan 
membuka diri bagi masyarakat sekitamya. 
2.   Lingkungan tempat tinggal  (teritorial common bond
Dimana  sekumpulan  orang  yang  diikat  oleh  karena  bertempat  tinggal  atau 
menjadi warga  dari  suatu daerah yang  sama, misalnya  satu  lingkungan  RT, 
RW/RK,  kelurahan  dan  sebagainya.  Bila  koperasi   sudah  berkembang 
diharapkan membuka diri bagi masyarakat sekitarnya.  
3.   Lingkungan perkumpulan (association common bond
Dimana  sekumpulan  orang  yang   diikat  oleh  karena  sama-sama  menjadi 
seorang  anggota  dari  suatu  perkumpulan  misalnya;  mahasiswa,  pramuka,  
buruh, olahraga, petani, wanita, pemuda dan  lain sebag ainya. Koperasi yang 
demikian  bila  suatu  saat  nanti  kurang   berkembang  karena  potensi  yang 
terbatas, disarankan membuka diri  bagi masyarakat. 

d.  Bersepakat  untuk  menabungkan  uang  mereka  yang  disisihkan  dari 
penghasilan mereka 
Yang  berarti  bahwa  sekumpulan  orang  itu  setuju,  tanpa  ada  paksaan  untuk 
menabungkan  uang mereka  hematkan  dari penghasilannya. Kesepakatan  untuk 
menabungkan  ini berarti pula bahwa masing-masing orang itu bertanggung jawab,  
saling melayani  dan  percaya mempercayai  serta memanfaatkan  tabungan  untuk 
kemajuan bersama. 

e.   Menciptakan modal bersama 
Yang  berarti  bahwa  modal   diperoleh  dari  tabungan  bersama-sama  para 
anggotanya, sebagai: 
  1.  Modal sendiri yang  berupa simpanan wajib dan simpanan pokok 
  2.  Modal-modal lain yang berupa modal hutang, modal penyertaan dan hibah 

f.   Guna dipinjamkan di antara sesama mereka 
  1.   Pinjaman diberikan kepada anggota-anggota 
  2.  Pinjaman  dijamin  terutama  oleh  watak  baik  si  anggota  peminjam  serta 
       kelayakan usaha 

g.   Bunga yang  layak 
Yang berarti bahwa bunga pinjaman di dalam koperasi kredit harus  layak.  Layak 
dalam arti dapat memberi balas  jasa simpanan sesuai pasar dan dapat membiayai 
operasional koperasi kredit. 

h.  Untuk tujuan produktif dan kesejahteraan 
Yang  berarti  bahwa  pinjaman  hanya  diberikan  untuk  kebutuhan  anggota  bagi 
usaha-usaha  yang  bisa  meningkatkan  peng hasilan  dan  atau  usaha  stabilisasi 
kehidupan  para  anggota.  Ini  berarti  pula  bahwa  pinjaman  tidak  boleh  diber ikan 
untuk tujuan konsumtif ataupun spekulatif. 
Dari   uraian  di  atas  nyata bahwa walaupun  koperasi  kredit  terdiri  dari  sekumpulan 
orang dan dimiliki oleh mereka,  wujud koperasi kredit adalah badan usaha pelayanan 
keuangan yang perlu dikelola sebagai bisnis dan menerapkan prinsip bisnis.