Program pengembangan budi daya kedelai oleh koperasi unit desa akan dimulai tahun ini mencakup empat daerah di Jawa yakni Jabar, DIY, Jateng dan Jatim. Braman Setyo, Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan program itu masih berupa percontohan dan diharapkan sudah bisa menciptakan jejaring usaha di antara sesama koperasi unit desa (KUD).
"Di setiap provinsi akan ditangani oleh lima KUD, masing-masing koperasi mengelola sekitar 10 hektare. Berarti, di setiap provinsi akan dilakukan budi daya kedelai seluas SO ha," ujarnya kemarin.
Dengan demikian total luas areal budi daya melalui program demplot atau percontohan tersebut luasnya 200 ha. Pengelolaan oleh KUD dalam upaya mengoptimalkan peranan gerakan koperasi dalam program ketahanan pangan nasional.
Penetapan koperasi yang akanmengelola lahan budi daya dikoordinasikan dengan dinas terkait setempal yang memahami kredibilitas setiap KUD di wilayahnya. Dinas Kopeasi dan UKM provinsi yang menjadi andalan menentukan KUD pelaksana.
Sarana pemasaran
Asisten Deputi Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kemen-kop Sultan Effendi menambahkan adapun sarana pemasaran produksi kedelai sudah dikoordinasi dengan Induk Koperasi Tahu dan Tempe Indonesia (Inkopti).
Biaya operasional untuk tiap hektare kedelai diperkirakan Rp5,5 juta. Namun, margin yang diraih masih lebih besar karena rata-rata produksi mencapai 2 tpn per ha. Dengan harga kedelai saat ini Rp6.000 per kg, nilai jual mencapai Rp 12 iuta per ha.
Dikurangi biaya operasional, dari setiap hektare mampu menghasilkan sekitar Rp6,5 juta. Berarti setiap koperasi mampu meraih omzet Rp60 juta per ha. Dari empat provinsi total omzetnya Rp240 juta," ujar Sultan.
Jika percontohan tersebut ber-hasil secara opumal. area budi daya akan diperluas ke provinsi lain sebab, kebutuhan kedelai nasional masih bergantung pada impor. Dengan alasan itulah Kemenkop berupaya mengoptimalkan budi daya kedelai melalui KUD.
Menurut dia, ada dua sasaran yang dicapai melalui program ini. Pertama untuk mendorong peningkatan produksi kedelai nasional, dan kedua mengaktifkan kembali usaha produktif koperasi unit desa sebagai perpanjangan tangan gerakan masyarakat koperasi.
"Di setiap provinsi akan ditangani oleh lima KUD, masing-masing koperasi mengelola sekitar 10 hektare. Berarti, di setiap provinsi akan dilakukan budi daya kedelai seluas SO ha," ujarnya kemarin.
Dengan demikian total luas areal budi daya melalui program demplot atau percontohan tersebut luasnya 200 ha. Pengelolaan oleh KUD dalam upaya mengoptimalkan peranan gerakan koperasi dalam program ketahanan pangan nasional.
Penetapan koperasi yang akanmengelola lahan budi daya dikoordinasikan dengan dinas terkait setempal yang memahami kredibilitas setiap KUD di wilayahnya. Dinas Kopeasi dan UKM provinsi yang menjadi andalan menentukan KUD pelaksana.
Sarana pemasaran
Asisten Deputi Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kemen-kop Sultan Effendi menambahkan adapun sarana pemasaran produksi kedelai sudah dikoordinasi dengan Induk Koperasi Tahu dan Tempe Indonesia (Inkopti).
Biaya operasional untuk tiap hektare kedelai diperkirakan Rp5,5 juta. Namun, margin yang diraih masih lebih besar karena rata-rata produksi mencapai 2 tpn per ha. Dengan harga kedelai saat ini Rp6.000 per kg, nilai jual mencapai Rp 12 iuta per ha.
Dikurangi biaya operasional, dari setiap hektare mampu menghasilkan sekitar Rp6,5 juta. Berarti setiap koperasi mampu meraih omzet Rp60 juta per ha. Dari empat provinsi total omzetnya Rp240 juta," ujar Sultan.
Jika percontohan tersebut ber-hasil secara opumal. area budi daya akan diperluas ke provinsi lain sebab, kebutuhan kedelai nasional masih bergantung pada impor. Dengan alasan itulah Kemenkop berupaya mengoptimalkan budi daya kedelai melalui KUD.
Menurut dia, ada dua sasaran yang dicapai melalui program ini. Pertama untuk mendorong peningkatan produksi kedelai nasional, dan kedua mengaktifkan kembali usaha produktif koperasi unit desa sebagai perpanjangan tangan gerakan masyarakat koperasi.
Komentar
Posting Komentar
Leave Your Messages